Dasar Rasionalitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2024

Imelda Kusuma Sari; Rusmilawati Windari

doi:10.62383/konstitusi.v2i1.336

Authors

Imelda Kusuma Sari Universitas Trunojoyo Madura
Rusmilawati Windari Universitas Trunojoyo Madura

DOI:

https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.336

Keywords:

National Army, Dismissal, Narcotics Cases Involvement

Abstract

Narcotics crime in the military environment is a serious offense that not only violates general criminal law, but also violates the code of ethics and discipline of Indonesian National Army (TNI) soldiers. This study aims to analyze the basis of the judge's consideration in imposing additional punishment of dismissal against TNI soldiers who commit narcotics crimes. The research method used is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach where cases that have permanent legal force (inkracht van gewijsde) are studied by the author from the judge's consideration to the verdict. The results of this study indicate that the rationality of the judge's consideration in imposing additional punishment of dismissal is based on several fundamental aspects: (1) The impact of actions on military institutions (2) Factors of violation of the code of ethics and discipline of TNI soldiers (3) Consideration of professionalism and integrity of TNI soldiers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

Bungin, K. C. S. S. (2019). Kepentingan Militer dalam Proses Hukum Penyalahguna Narkotika. Journal Peradilan Militer, 1(4).

Iskandar, A., & IK, S. (2019). Penegakan hukum narkotika (rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar). Elex Media Komputindo.

Lubis, A. F. (2021). Sanksi Pemberhentian dengan Tidak Hormat Prajurit TNI atas Pertimbangan Hakim Militer karena Ketidaklayakan Berdinas Lagi di Lingkungan Militer. Jurnal Media Administrasi, 6(2), 131–143.

Sallam, F. M. (2006). Hukum Pidana Militer. 20, 58.

Supriyadi, M. (2008). Penerapan Pidana Pemecatan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 20(2), 291–306.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. (2014). Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. (1997). Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (2004). Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangg Narkotika. (2009). Indonesia.

Viandro, M. G., & Purwanto, G. H. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoron pada Putusan Nomor: 196/Pid. Sus/2021/PN. Bjn). JUSTITIABLE-Jurnal Hukum, 5(2), 1–15.