Tinjauan Yuridis Terkait Ketidakabsahan Perkawinan Kedua yang Fasid Karena Tidak Ada Izin Poligami dari Pengadilan Agama ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Kinata Kinar Andreas Perangin – Angin; Artaji Artaji; Fatmi Utarie Nasution

doi:10.62383/federalisme.v2i1.469

Tinjauan Yuridis Terkait Ketidakabsahan Perkawinan Kedua yang Fasid Karena Tidak Ada Izin Poligami dari Pengadilan Agama ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Authors

Kinata Kinar Andreas Perangin – Angin Universitas Padjajaran
Artaji Artaji Universitas Padjadjaran
Fatmi Utarie Nasution Universitas Padjadjaran

DOI:

https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.469

Keywords:

marriage, kinship, legality of marriage, polygamy

Abstract

This study is motivated by the high rate of marriage in Indonesia. Marriage is a sacred activity because through marriage there will be new family relationships and the consequences that arise from the marriage. The validity of a marriage in Indonesia is highly dependent on the provisions of each religion recognized in the Unitary State of the Republic of Indonesia. In Islam, a man can practice polygamy if he has met the existing conditions. Polygamy will have an impact on the validity of a marriage if the existing conditions are not met by the couple. Therefore, the validity of a marriage is very necessary in the system of the state of law.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Peraturan Perundang-Undangan

Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Buku

Abdul Manan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006.

Abdurrahman al-Jaziri, Alfiqhu Ala Madzhibil Arba’ah, Jus IV, Darul Fiqri, Beirut, 1982.

H. Zaeni Asyhadie, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.

Jurnal

Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2, 2013.

Sumber lain

Kitab Al-Qur’an, Surat An-Nisa.

Downloads

Published

2025-01-30

How to Cite

Kinata Kinar Andreas Perangin – Angin, Artaji Artaji, & Fatmi Utarie Nasution. (2025). Tinjauan Yuridis Terkait Ketidakabsahan Perkawinan Kedua yang Fasid Karena Tidak Ada Izin Poligami dari Pengadilan Agama ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi, 2(1), 11–20. https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.469