Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kota Tangerang Selatan
DOI:
https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.416Keywords:
Policy Implementation, Teacher Certification, Teacher Professional Education (PPG)Abstract
Teacher certification is carried out through the Teacher Professional Education Program (PPG) which is organized by universities determined by the Minister. However, in its implementation there are still problems, including a lack of socialization regarding in-service teacher certification policies and complex teacher certification procedures and limited quotas. The purpose of this research is to determine the implementation of the Teacher Certification Policy in South Tangerang City. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive methods. Data collection methods were carried out by interviews, observation and documentation. The theory used in this research is the Implementation Model according to Charles O Jones which consists of Organization, Interpretation and Application. The results of this research explain that the organizational indicators related to resources are that the implementation of this policy has not run optimally, there is a lack of training and coaching for implementing staff. The interpretation of the implementation of the teacher certification policy has provided clarity regarding the goals and objectives of all parties involved in implementing the policy. The implementation of this policy is going well, the Government provides the SIMPKB platform which contains complete information about PPG for pursuing an educator certificate.
Downloads
References
Anderson, J. E. (1979). Public policy making. Holt, Rinehart, and Winston.
Arifin, R. K. (2019). Implementasi kebijakan program sertifikasi guru. Jurnal Ilmu Politik, 214.
Bakhtiar, Q. (2015). Implementasi program keluarga harapan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Berbah Sleman. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, 210-211.
HogWood, B. W., & L.A. (1983). Policy analysis for the real world. Oxford University Press.
Conceptual framework. Journal Administration and Society.
Darmawan, A. (2020). Kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara di masa pandemi Covid-19. TheJournalish: Social and Government, 92-99.
Hanifah, I. (2020). Hukum ketenagakerjaan di Indonesia. CV. Pustaka Prima.
Pakpahan, E. S., & S. S. (2012). Pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai: Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 116-12.
Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Inc.
Islamy, M. I. (2000). Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara. Sinar Grafika.
Masengi, E. E., & L. E. (2023). Implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam meningkatkan kinerja guru di SMA Negeri 2 Tondano. Academy of Education Journal, 3.
Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the Third World.
Islamy, M. I. (2009). Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara. Bumi Aksara.
Jalal, F. (2007). Sertifikasi guru untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Universitas Negeri Medan.
Jones, C. O. (1994). Pengantar kebijakan publik (Public Policy). PT. Raja Grafindo Persada.
Alfath, M. D., & Y. H. (2020). Analisis kebijakan sertifikasi. Indonesian Journal of Elementary Education, 79.
Mulyasa. (2007). Standar kompetensi dan sertifikasi guru.
Nawawi, M. S. (2022). Pengaruh sertifikasi guru terhadap kompetensi, motivasi, dan kesejahteraan guru, serta pengaruh ketiganya terhadap kinerja guru (Suatu kajian studi literatur review ilmu manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan). Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 324.
Nuraeni, N. A., & I. A. (2020). Pengaruh implementasi kebijakan sertifikasi guru, kompetensi guru terhadap kinerja guru di MTs Al-Muqowamah Singaparna Tasikmalaya. Jurnal Kajian Penelitian dan Pendidikan dan Pembelajaran, 563.
Nugroho, R. D. (2003). Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, evaluasi. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
Laila, N., & D. A. (2022). Implementasi kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru (Studi kasus sekolah dasar negeri Gadang 2 Banjarmasin). 9.
Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang sertifikasi guru dalam jabatan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan peraturan kepegawaian negara tentang petunjuk teknik pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Polya, G. (1973). How to solve it. Princeton University Press.
Pratiwi, I. N. (2021). Dampak implementasi kebijakan program sertifikasi guru (Studi kasus di SDN Labuhan Haji). 2.
Setiawan, G. (2004). Implementasi dalam birokrasi pembangunan. Balai Pustaka.
Tachjan. (2008). Implementasi kebijakan publik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
Van Meter, D., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process.
Veronika, S. W. (2014). Efektivitas kebijakan sertifikasi guru (Suatu studi di SMA Negeri I Manado). Jurnal Administrasi Publik, 87.
Wahab, S. A. (2004). Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. PT Bumi Aksara.
Wahyudi. (2012). Mengejar profesionalisme guru: Strategi praktis mewujudkan citra guru profesional. Prestasi Jakarta.
Winarno, B. (2002). Kebijakan publik, teori dan proses. Media Presindo.
Yamin, M. (2007). Profesionalisasi guru dan implementasi KTSP. Gaung Persada Press.
Sukma, E. W. (2022, February 14). 4 contoh notifikasi undangan PPG dalam jabatan di SIMPKB, dari PNS hingga PPPK. Pikiranrakyat.id. https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-1113732370/4-contoh-notifikasi-undangan-ppg-dalam-jabatan-di-simpkb-dari-pns-hingga-pppk?page=all
Sadya, S. (2023, May 3). Jumlah guru di Indonesia meningkat pada 2022/2023. DataIndonesia.id. https://dataindonesia.id/ragam/detail/jumlah-guru-di-indonesia-meningkat-pada-20222023
Anjani, A. O. (2023, May 18). Proses sertifikasi guru dinilai rumit. Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2023/05/18/belum-tuntas-proses-sertifikasi-guru-berbelit-belit
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
