Pidana Terhadap Pelaku Pengulangan (Residive) Tindak Pidana Peredaran Narkotika dalam Perspektif Hukum Penitensier

Nabila Oktavia Lestari

doi:10.62383/majelis.v2i3.1104

Authors

Nabila Oktavia Lestari Universitas Dr. Soetomo

DOI:

https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.1104

Keywords:

Criminal acts, Narcotics, Offenders, Penitentiary Law, Recidivist

Abstract

Narcotics are substances or drugs, whether synthetic or semi-synthetic, derived from plants or non-plant materials that have the potential to cause disturbances or changes in human consciousness. Their use may result in loss of sensation, impaired taste, and, in more severe cases, strong dependency or addiction. While narcotics have undeniable benefits in the fields of medicine, healthcare, and scientific development—particularly in pain management and research—their misuse carries significant risks for both individuals and society. This study adopts a normative legal approach by analyzing existing regulations, statutory provisions, and relevant academic literature regarding narcotics and crime. The findings reveal that narcotics abuse is often closely linked to criminal behavior, as drug dependence can negatively influence psychological stability, decision-making, and social conduct, potentially driving individuals to engage in unlawful acts. Furthermore, crime is a relative concept shaped by context, culture, and societal norms, which means its connection with narcotics requires multidimensional analysis. Law enforcement efforts against narcotics-related crimes have been continuously pursued by authorities through preventive, repressive, and judicial measures, with various court rulings highlighting the gravity of the problem. However, legal enforcement alone is insufficient; a holistic strategy is needed that combines strict law enforcement with rehabilitation, psychological support, and community education. Such a comprehensive approach is expected to reduce narcotics misuse, prevent recidivism, and minimize its destructive impacts. Ultimately, this research seeks to provide deeper insights into the dynamic relationship between narcotics abuse and crime, while offering practical recommendations to achieve more effective solutions for protecting individuals, strengthening social resilience, and promoting public welfare

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ali, I. (2024). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi residivis pengedar narkoba di Kabupaten Sidrap (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Alin, F. (2017). Sistem pidana dan pemidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(1), 14-31. https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.51

Busnarma, T. (2019). Penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Pengadilan Negeri Padang. Soumatera Law Review, 2(1), 172-192. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3985

Fajar, R. (2022). Pola pembinaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) menurut perspektif siyasah (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Hanadi, S. (2010). Analisis putusan hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/PN.Pml tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jurnal Dinamika Hukum, 10(1), 113-122. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.184

Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pelaku anak. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-14.

Hidayani, S. (2017). Analisis kriminologi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil di Kabupaten Lampung Utara. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 9(1), 45-60. https://doi.org/10.35706/positum.v3i1.2708

Hutabarat, A. M. (2020). Analisis kewenangan penyidik kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum pidana narkotika (Studi kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau). Jurnal Wajah Hukum, 4(2), 202-214. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.225

Ismail, M. I. M. (2024). Implementasi sistem pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Latumaerissa, D. (2017). Studi tentang pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pada Lapas Klas IIA Ambon. Sasi, 23(1), 64-72. https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.108

Muchlis, A., & Hanadi, S. (2019). Kebijakan penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkotika. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(4), 745-762. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2204

Ningrum, D. K., Ispiyarso, B., & Pujiono, P. (2016). Kebijakan formulasi hukum pidana di bidang perpajakan sebagai upaya peningkatan penerimaan negara. Law Reform, 12(2), 209-221. https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.14746

Quarta, A. P. (2024). Efektivitas penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Senjaya, O. (2018). Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan RUU KUHP Indonesia berkaitan dengan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika. Jurnal Hukum Positum, 3(1), 90-103.

Tampi, O. (2015). Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam tindak pidana. Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 55-68.

Pidana. Lex et Societatis, 3(10).

Wardeni, I. (2023). Tinjauan Yuridis pemidanaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana permufakatan jahat narkotika yang diputus Nihil (Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pid. Sus/2019/PN. Gto dan Putusan nomor 44/Pid. Sus/2020/PT. Gto) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Warsito, D. S. D. (2018). Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. Jurnal Daulat Hukum, 1(1).

ZILIWU, K. (2024). Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu) (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA).