Kepastian Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Mengandung Cacat Secara Materil

Ahmad Chairul Anwar; Anriz Nazarudin Halim; Dhoni Martien

doi:10.62383/presidensial.v2i4.1412

Authors

Ahmad Chairul Anwar Universitas Jayabaya Jakarta
Anriz Nazarudin Halim Universitas Jayabaya Jakarta
Dhoni Martien Universitas Jayabaya Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1412

Keywords:

Community, Deed of Sale, Land Deed, Legal Certaint, Material Defects

Abstract

The phenomenon occurring in society regarding deeds of sale and purchase drawn up by land deed officials that contain material defects is certainly contrary to what is stipulated by law. Thus, the research questions are: What are the legal consequences of a material defect in a Deed of Sale and Purchase drawn up by a Land Deed Official? and How does a material defect in a Deed of Sale and Purchase drawn up by a Land Deed Official arise? In this study, the researcher uses Otto Jan Michael's theory of legal certainty and R. Soeroso's theory of legal consequences. The research method used in this study is normative juridical research janis, namely legal research with literature studies. The research approaches used are legislation, conceptual approach, analytical approach and case approach. The technique of collecting legal materials is by identifying and inventorying positive legal rules. Literature, journals and other sources of legal materials. For the analysis technique of legal materials, it is carried out by grammatical interpretation, systematic interpretation, analogy construction and legal refinement construction. The results of this study found the conclusion that the legal consequences of the sale and purchase deed being carried out unilaterally made before PPAT caused the sale and purchase deed to not have legal certainty. Although the sale and purchase deed was made formally by and before PPAT, the legal action contained a material defect, and was canceled by the court, there was also a legal relationship between the legal subjects, the cancellation showed legal certainty, but gave birth to a lawsuit due to unlawful acts, and the legal certainty of the sale and purchase deed made by PPAT contained material defects making PPAT not have binding legal force which resulted in unilateral The sale of land must be done by mutual agreement or known to both parties, in addition to having no legal force, the deed is canceled by the court. Thus, the cancellation of the sale and purchase deed contains a material defect in the court, providing legal certainty for matters that are not in accordance with the applicable provisions of the law.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Aarnio, A. (1987). The rational as reasonable: The treatise on legal justification. D. Riedel Publishing Company.

Darmodiharjo, D., & Shidarta. (1995). Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana. Gramedia Pustaka Utama.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. Bima Ilmu.

Harahap, M. Y. (2008). Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan (Cet. ke-7). Sinar Grafika.

Hartono, S. R. (1995). Hukum asuransi dan perusahaan asuransi. Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Prenadamedia Group.

Mas, M. (2003). Pengantar ilmu hukum. Ghalia Indonesia.

Mardiasmo. (2016). Akuntansi sektor publik. Andi.

Michael, O. J. (2006). Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berpikir (T. Moeliono, Penerj.). PT Revika Aditama.

Raharjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

Rato, D. (2010). Filsafat hukum: Memahami dan memahami hukum. LaksBang Pressindo.

Sastrawidjaja, M. S. (2004). Hukum asuransi: Perlindungan tertanggung asuransi deposito usaha perasuransian. Alumni.

Sidharta, B. A. (1999). Refleksi tentang struktur ilmu hukum: Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia. Mandar Maju.

Soeroso, R. (1992). Pengantar ilmu hukum. Sinar Grafika.

Soeroso, R. (2011). Pengantar ilmu hukum. Sinar Grafika.

Waluyo, B. (2008). Penelitian hukum dalam praktik. Sinar Grafika.

Wignjodipoero, S. (1995). Pengantar dan asas-asas hukum adat. Haji Masagung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2255 K/Pdt/2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 438/PDT/2013/PT.Bdg juncto Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 104/Pdt.G/2012/PN.Cbn.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2447 K/Pdt/2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 173/PDT/2019/PT.Mks juncto Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Selayar Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Slr.

Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Srh.