Analisis Pengelolaan APBDes: Studi Di Desa Kadubeureum Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Tahun 2024

Saidi Saidi; Laeli Nur Khanifah; Farhan Ramadhan; Muhamad Fikri; Satrio Ramadhan

doi:10.62383/presidensial.v2i2.695

Authors

Saidi Saidi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Laeli Nur Khanifah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Farhan Ramadhan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Muhamad Fikri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Satrio Ramadhan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

DOI:

https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.695

Keywords:

APBDes, Budget, Village

Abstract

Corruption remains a longstanding issue that continues to draw attention—not only at the national and regional levels but also at the village level, which serves as the frontline of governance. Since 2015, the Indonesian government has disbursed Village Funds to promote rural development and welfare; however, misuse of these funds frequently occurs. This study focuses on Kadubeureum Village, Serang Regency, which in 2020 became the site of a corruption case involving village officials. A qualitative case study approach was employed, utilizing interviews, observations, and documentation. The findings reveal that community participation in the management of the Village Budget (APBDes) is relatively good, with active involvement from various village groups. However, transparency remains weak due to limited access to information and outdated budget information platforms. The management of the APBDes is not fully open to the public, which undermines community trust. These findings indicate that weak transparency, accountability, and oversight in APBDes management may contribute to the occurrence of corruption at the village level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahyaruddin, M., & Ramadanis, R. (2019). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 9(1), 110–118.

Badan Pusat Statistik. (2022). Jumlah penduduk miskin menurut wilayah (juta jiwa), 2021–2022. https://www.bps.go.id/indicator/23/183/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html

Deslatama, Y. (2020). Bendahara Desa di Kabupaten Serang tilap dana BLT Covid-19, hukum mati? https://www.liputan6.com/regional/read/4385845/bendahara-desa-di-kabupaten-serang-tilap-dana-blt-covid-19-hukum-mati

Kaaro, R. E., Morasa, J., & Sardjono, O. (2025). Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes pada Desa Munte Kecamatan Likupang Barat. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 3(1), 268–279.

Klitgaard, R. (1998). Membasmi korupsi. Yayasan Obor Indonesia.

La Suhu, B., & La Damiu, H. (2025). Implementasi kebijakan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan): Prodi Ilmu Pemerintahan. Jurnal Government of Archipelago (JGOA), 8(1), 36–44.

Ningsih, L. W., & Yuliana, L. (2025). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes 2024 di Desa Sowanlor, Jepara. MASMAN: Master Manajemen, 3(2), 84–97.

Norsalimah, N. (2023). Penilaian kinerja laporan realisasi pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan pada tahun 2020–2022 (Skripsi, Politeknik Negeri Tanah Laut).

Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (Studi kasus pada 10 pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). Jurnal Akuntansi dan Pajak, 23(1).

Pramesti, E. W. (2024). Peranan BUMDes dan APDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BUMDes Lohdjinawi Desa Gesikan Tulungagung. JAMANTA: Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA, 4(2), 359–367.

Puteri, A. V., & Indartuti, E. (n.d.). Analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang sesuai dengan laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021. [Belum diterbitkan].

Samosir, M. S. (2021). Efektivitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2015–2019. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 7(3), 33–42.

Saputra, D. N., Sopanah, A., & Hasan, K. (2021). Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dengkol (Studi kasus pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, 238–252.

Sari, R. V., Yusri, Y., Yanti, S., & Novianty, N. (2024). Analisis laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin berdasarkan rasio financial independence, effectiveness, efficiency periode 2021–2023. Jurnal Maneksi: Management Ekonomi dan Akuntansi, 13(4), 999–1009.

Siti, A., Hutami, S., Pemerintah, S., & Wajo, K. (2017). Analisis pengelolaan alokasi anggaran desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(1), 10–19.

Sonia, G. (2023). Penilaian kinerja laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang pada tahun 2019–2022 (Skripsi, Politeknik Negeri Tanah Laut).

Syafii, A., & Kismartini, K. (2020). Desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pembangunan. Journal of Public Policy and Management Review, 9(4), 16–31.

Tumiwa, F. F., Sambiran, S., & Pati, A. B. (2022). Transparansi pengelolaan APBDes dalam penanganan pandemi Covid-19 di Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Governance, 2(1).

Utari, C. W., & Nawangsari, E. R. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. IRPIA: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan, 19–30.

Wawansyah, C. (2019). Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2017 di Desa Poto. Journal of Accounting, Finance, and Auditing, 1(1).

Wijaya, Pudjiarti, E. S., & Winarni, A. T. (2018). Buku ajar tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Wiyanti, M. E., Khalimy, A., & Dzikirullah, M. (2025). Analisa hukum korupsi APBDes dan penyalahgunaan kekuasaan kepala desa Ciwarigin Cirebon. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 16(1), 30–44.

Zitri, I. (2022). Akuntabilitas pemerintahan Desa Sekongkang Bawah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10(2), 109–126.