Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Kota Kupang)
DOI:
https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.348Keywords:
Online Gambling, Law Enforcement, Criminal ActsAbstract
One of the negative impacts of the internet is online gambling, which previously people only played gambling games in the usual way. Gambling has been around on this earth for thousands of years and is the oldest game in the world. In essence, gambling is behavior that violates religious, ethical, moral and legal norms and endangers the livelihood of the community and the life of the community, nation, and state. This research was carried out in Kupang City, precisely at the Kupang City Resort Police. This research is an empirical legal research, which is carried out by looking at the reality that exists in field practice. This approach is also known as a sociological approach that is carried out directly in the field. The data were analyzed in a descriptive-qualitative manner. Based on the results of the research that has been carried out, it is obtained that: (1) Law enforcement efforts against perpetrators of online gambling crimes, including: (a) The application of criminal sanctions for perpetrators of online gambling crimes in accordance with applicable laws and regulations. (b) Strict action to take legal action against the perpetrators of online gambling crimes. (2) Factors that are obstacles in the process of handling online gambling crimes, include: (a) Obstacles to law enforcement, (b) Lack of awareness and concern from the public, (c) Server factors located outside the Kupang City area, (d) Inadequate facilities and infrastructure, (e) Difficulty in collecting evidence. The author's suggestion is to tackle online gambling crimes, not only by relying on the role of the Police, but also the need for participation from the community. The public should not be closed and more open in providing information and reports to the Police regarding gambling crimes that occur around the area where they live.
Downloads
References
Books:
Amar, L. (2017). Peranan orang tua dalam proses persidangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak. Mandar Maju.
Andi, I., & dkk. (2018). Metodologi penelitian. Gunadarma Ilmu.
Adami, C. (2008). Hukum pidana stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana. PT Rajawali.
Adami, C. (2007). Pelajaran hukum pidana. PT RajaGrafindo Persada.
Adami, C. (2015). Tindak pidana informasi & transaksi elektronik. Media Nusa Creatif.
Golose, P. R. (2007). Penegakan hukum cyber crime dalam sistem hukum Indonesia dalam seminar pembuktian dan penanganan cyber crime di Indonesia. FHUI.
Husen, H. M. (2009). Kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia. Rineka Cipta.
Manulu, H. S. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku pidana online.
Maskun. (2013). Kejahatan cyber crime: Suatu pengantar. Kencana.
Moeljatno. (2016). Kitab undang-undang hukum pidana. PT Bumi Aksara.
Mulyadi. (2014). Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan perjudian online. Universitas Hasanuddin.
Rahardjo, S. (2006). Masalah penegakan hukum. PT Sinar Baru.
Sitompul, J. (2012). Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan aspek hukum pidana. Tatanusa.
Sodikin. (2018). Penegakan hukum lingkungan. IN Media.
Soekanto, S. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. PT Grafindo Prasada.
Soekanto, S. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. PT Raja Grafindo Persada.
Suhariyanto, B. (2012). Tindak pidana teknologi informasi (cybercrime). PT RajaGrafindo Persada.
Sunggono, B. (2003). Metodologi penelitian hukum. PT Raja Grafindo Persada.
Syahdeni, R. S. (2009). Kejahatan dan tindak pidana komputer. Pustaka Utama Grafiti.
Wahid, A., & Labbib, M. (2005). Kejahatan mayantara (cyber crime). PT Refika Aditama.
Journals:
Asriadi, A. (2021). Analisis kecanduan judi online (Studi kasus pada siswa SMK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
Jonyanis, J., & Adli, M. (2015). Perilaku judi online (Dikalangan mahasiswa Universitas Riau) (Doctoral dissertation, Riau University).
Nebi, O. (2018). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian toto gelap (Togel) di masyarakat. Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, 39(2).
Ramdania, D. (2018). Efektivitas pasal 303 bis KUHP dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sebagai penyakit masyarakat. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 17(2), 105-114.
Santoyo. (2008). Penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 3(8).
Sulisyanto, H., Ardjayeng, L., & Lindu. (2008). Tinjauan yuridis tentang perjudian online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dinamika Hukum dan Masyarakat, 1(1).
Hernanda, et al. (2020). Penanganan hukum dalam pemberantasan situs judi online di Indonesia. Jurnal Lex Suprema, 2(1). ISSN: 2656-6141.
Laws:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
