Analisis Hukum Atas Penerapan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dihubungkan dengan Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
DOI:
https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.882Keywords:
Human Rights, Death Penalty, Corruption CrimeAbstract
This study is motivated by the ongoing debate regarding the application of the death penalty to perpetrators of corruption in Indonesia, particularly in relation to the protection of human rights as stipulated in Law Number 39 of 1999. The purpose of this research is to explain the extent to which the death penalty can be appropriately and proportionally applied to corruptors while considering human rights principles. This study employs a normative legal approach focused on the analysis of statutory regulations and relevant legal literature. The data is analyzed using a qualitative juridical method, emphasizing a normative review of applicable positive law. The findings reveal a discrepancy between the imposition of the death penalty for corruption crimes and the right to life guaranteed by Indonesia’s human rights legal instruments. The implication of this research highlights the need to reconsider the policy of capital punishment for corrupt practices to ensure alignment with the principles of justice, humanity, and respect for human rights within the national legal system.
Downloads
References
Adhari, Ade. (2020). Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Yogyakarta: Deepublish.
Hutapea, Bungasan. (2016). Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Tim Pohon Cahaya.
Ka'bah, Rifyal. (2017). “Korupsi di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 78.
Kaligis, Otto Cornelis. (2017). “Hukum Acara Pidana Dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 37 (1): 247-250.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2006). Memahami Untuk Membasmi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
Latumaerisa, Denny. (2014). “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Sasi 20 (1): 11.
Rasyidi, Mudemar A. (2020). “Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Melanggar Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama.” Jurnal Universitas Surya Darma 37-38.
Suryanto. (2018). Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.
Tim Penulis. (2011). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.
Umar, Nassaruddin. (2019). Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi. Ambon: LP2M IAIN.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
