Kedudukan Hukum Pergantian Kepala Daerah Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja pada Tenaga Honorer di Sekretariat DPRD  Kabupaten Serdang Bedagai

Fahriza Fajar; Adawiyah Nasution

doi:10.62383/pk.v1i4.182

Authors

Fahriza Fajar Universitas Muslim Nusantara Al-ashliyah
Adawiyah Nasution Universitas Muslim Nusantara Al-ashliyah

DOI:

https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.182

Keywords:

Regional Head, Honorary Staff, Termination of Employment

Abstract

Honorary staff are people appointed by civil service officials within local government agencies to assist with the duties of the State Civil Apparatus so that their obligations are the same and their income comes from the APBD. Honorary staff are employees who work in government agencies but are not included in the State Civil Service. Honorary workers have not been appointed as permanent employees and still receive payment for their services in the form of an honorarium, not a salary. Regional heads include the Governor, Mayor and Regent as well as the DPRD as regional head partners. This research was conducted using normative juridical research methods. The data collection methods used by the author are interviews and literature study. Interviews are data collection techniques carried out face to face and direct question and answer between researchers and sources, while literature studies are data processing carried out by systematizing written legal materials using a regulatory and case approach. The results of this research show that honorary staff often experience injustice at work. This is indicated by the termination of employment relations by regional heads as happened at the Serdang Bedagai Regency DPRD Secretariat agency. Honorary workers have legal status and protection as regulated in Law Number 20 of 2023. The implementation of this research is that the Government needs to create and implement clear regulations to protect the rights of honorary workers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Andrizal, “Pertanggungjawaban Kepala Daerah Terhadap DPRD di Tinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, Majalah Hukum Forum Akademika, 2008, Vol. 17

C.S.T Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

C.S.T Kansil, 1995, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.

Dr. H. Busrizalti, 2013, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Yogyakarta: Total Media.

Fithriatus Shalihah, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM”, UIR Law Review, 2017, Vol. 15

Hotma P. Sibuea, 2015, Diklat Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Tanpa Penerbit.

http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/06/13/instablitas-peran-wakil-kepala-daerah diakses pada Senin, 5 Agustus 2024.

http://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hukum- pemerintahan-daerah-56 diakses pada Senin, 5 Agustus 2024.

http://www.sidoarjokab.go.id/LKPJ diakses pada Senin, 5 Agustus 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/kedudukan_hukum diakses pada Senin, 5 Agustus 2024

https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum diakses pada Senin, 5 Agustus 2024.

Ishaq, 2018, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Josep Riwu Kaho, 2003, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo.

Ma’arij Aman. “Esensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dari Perspektif Hukum”, Jurnal Fundamental, 2020, Vol. 9

Made Aditya Pramana Putra. “Perlindungan Hukum Tenaga Honorer setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Magister Udayana, 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Salle, 2020, Sistem Hukum dan Penegakan Hukum, Makassar: CV.Sosial Politic Genius.

Sastra Djamitka & Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Djambatan.

Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.

Sri Hartini, dkk, 2014, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wasinto Rahajo Jati. “Analisis Status, Kedudukan dan Pekerjaan Pegawai Honorer dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Borneo Administrator, 2015, Vol. 15

Wulan Pri Handini & Danang Risdiarto. “Problematika Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemerintah”, Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, 2015, Vol. 06.