Perlindungan Hukum Terdahap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang “Pidana Eksploitasi Orang” (Studi kasus Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr)

Fatimatus Zahro; Dairani Dairani; Ahmad Yunus

doi:10.62383/pk.v2i2.590

Authors

Fatimatus Zahro Universitas Ibrahimy
Dairani Dairani Universitas Ibrahimy
Ahmad Yunus Universitas Ibrahimy

DOI:

https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.590

Keywords:

Legal Reasherc, Operandi Mode, Victim Protection

Abstract

The crime of trafficking in persons or the crime of exploitation of persons is a crime that violates human rights and is increasingly prevalent in Indonesia, where the crime of trafficking in persons or the crime of exploitation of persons is very threatening to the life and environment of the community and the state, the problem discussed is the purpose and modus operandi of the crime of trafficking in persons or the crime of exploitation of persons, and a form of legal protection for victims of human trafficking. The formulation of the problem studied is related to the modus operandi that often occurs today, especially in Indonesia in these crimes. How is it related to the form of protection and rehabilitation and the fulfillment of restitution for victims of human trafficking. This research is included in the research of normative juridical law (Legal Reasherc), legislative approaches, philosophical approaches, and historical approaches which are also strengthened by court decisions which has permanent legal force. The modus operandi of the crime of human trafficking is through persuasion or seduction with the promise of being given a well-established and guaranteed job with their safety while working as well as the lure of high salaries so that the victims of human trafficking without thinking long immediately agree to this, this researcher also discusses the legal protection for victims of human trafficking or the crime of exploitation of persons contained in Law Number 21 of 2007 concerning The eradication of the crime of trafficking in persons must be implemented and maximized again related to the protection and fulfillment of the rights of victims of trafficking in persons.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anita Handayani Nursamsi, “Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Hukum Polwil Banyumas”, (--Tesis program Magister Hukum Unsoed, Purwekerto, 2007), 74.

Anwari Imron, kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2014), hmn 73-74.

Dairani, Dairani. "Strategi pencegahan tindak pidana korupsi pada pemilu dan pilkada serentak 2024." HUKMY: Jurnal Hukum 3.1 (2023): 346-363.

E Sinla Paul. 2017.”Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Malang, Indonesia: Setara Press.7.

Farhana, Aspek Hukum Perdagangan orang di Indonesia, Sinar Grafika, 2010, hlm. 163-167.

Hardianto Djanggih dan Yusuf Saefuddin, “Pertimbangan Hakim pada Putusan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Pemberhentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang”. Jurnal Penelitian Hukum, Vol 17, Nomor 3, 414.

Hatta Moh, Tindak Pidana perdagangan orang Dalam Teori Dan Praktek (Yogyakarta: Liberty, 2012), 20.

Ifrani, Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tehadap Tindak Pidana dibidang Kehutanan, Jurnal Hukum Al‟Adl l 8 Nomor 3, September-Desember 2016, 87.

Kamea C. Herlien Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-undang No.1 Tahun 2007.

Komnas HAM. 2016 .”Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”. Vol 8, 7.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm 65.

Rahman, A. Habaibur, Syahrul Ibad, and Dairani Dairani. "Penerapan Proses Penyidikan Mencari Alat Bukti Keterangan dengan Melanggar Asas Equality Before The Law dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 541/Pid. B/2022/PN Jkt. Pst." MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin 3.1 (2025): 402-410.

Sukananda Satria and Destiana Dewi Chrisinta, “Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” Jurnal Peradilan Indonesia Teropong, 7 (2019), 63.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Yati Nurhayati, Analisis Ekonomi terhadap Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Al‟Adl Vol 6 Nomor 12 Juli-Desember 2014.

Yati Nurhayati, Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Krakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum, Jurnal Hukum Al‟Adl Volume 5 Nomor 10 Juli-Desember 2013. 10.

Yunus, Ahmad, and Moh Ali Hofi. "Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." HUKMY: Jurnal Hukum 1.1 (2021): 35-54.

Yunus, Ahmad, et al. "analisis sanksi pidana bagi pengguna narkotika dalam perspektif keadilan dan tujuan pemidanaan: analysis of criminal sanctions for narcotics users in justice perspective and criminal objectives." Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 1.1 (2022): 95-105.