Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Studi Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang
DOI:
https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.164Keywords:
Implementation, Law, Traffic ControlAbstract
Traffic and road transportation have an important role in supporting national development and integration as part of efforts to advance general welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The type of research used in this research is empirical juridical research, namely legal research. which is carried out by direct research or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection methods are techniques or methods that can be used by researchers to collect data. The data analysis technique used in this legal research uses qualitative analysis. Based on research that has been carried out, the duties and authority of the Deli Serdang City Traffic Police are fully in accordance with the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation by ordering and supervising the flow of traffic so that the safety and smoothness of traffic on public roads is maintained. . Various methods and forms of control are carried out by the police, but there are still traffic violators who violate traffic rules. In accordance with Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport Rules, and Standard Operating Procedures (SOP) owned by the Deli Serdang Regency Police Traffic Unit, control is carried out by warning and ticketing vehicles so that a ticket is given. Based on the results of the interviews, researchers could find out that the implementation of legal socialization carried out by law enforcers was not effective because they only socialized it at the school level and in the fields under Deli Serdang, but the people in the villages or sub-districts did not receive this socialization. Based on the results of the research, it is concluded that the obstacles that arise in the implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (Study of Traffic Control in the Legal Area of the Deli Serdang City Police. There are several inhibiting factors that cause the implementation of Law No. 22. 2009 Article 77 Paragraph 1 concerning Traffic and Road Transport Rules for Riding Motorbikes in Deli Serdang Regency and to determine the effectiveness or ineffectiveness of legal regulations regarding the obligation to have a driver's license for driving motorized vehicles when driving in the LLAJ Law
Downloads
References
Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Alwi, Hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
Bahan Pokok Penyuluhan Hukum (UU Lalu Lintas dan Angkutan Ja/uw) .Departemen Kehakiman RI .1996
Bantuan hukum.implementasi undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang-lalu- lintas dan angkutan j alan raya, diakses (28 januari 20010)
Chainur Anasjid. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2000.
Dea, Marlina, and Anita Trisiana. “Kampung Tertib Lalu Lintas Sejak Dini Untuk Mendukung Internalisasi Pendidikan Karakter Di Masyarakat.” Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan 8, no. 1 (2020): 31–40.
Dendy Sugiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008.
Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta.
Grashinta, Aully, and Ummu Khairun Nisa. “Pengaruh Konformitas Dan Risk Perception Terhadap Sensation Seeking Behavior Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur.” PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi) 13, no. 1 (2018): 1– 16.
Ismail, Ismail. “Peran Unit Dikyasa Dalam Pelaksanaan Dikmas Lantas Polres Cilacap Untuk Meningkatkan Kesadaran Pelajar Dalam Disiplin Berlalu Lintas.” Advances in Police Science Research Journal 1, no. 3 (2017): 1085–1152
Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 1 Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 281 pelanggaran lalu lintas Undang-undang. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Serambinews.com/satlantas berkikukan e-tilang.Diakses tanggal 03-Mei-2017.
Perarturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sinta U,Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transpor t Angkutan L aut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara, USU Press,Medan.
Soedikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Liberty. Yogyakarta. 1991.
Soeijono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, Bandung, 1990,
Soekanto, Soeijono, Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum). 1990.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 14.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986).
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986).
Soimun, Ahmad, Arinda Leliana, Eriza Islakhul Ulmi, Dio Hananda Ziantono, and Hera Widyastuti. “Analisis Pemahaman Pelajar Pada Rambu Lalu Lintas.” Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik 1, no. 2 (2020): 91–100.
Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rin eka Cipta, Jakarta, 1990.
Thomas Barker, David L. CARTER; penyadur Kunarto dan Ny. Khobibah M.Arief Dimyanti Ed.3.Jakarta ;cipta manunggal, 1999. Bandung: Mandar Maju.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Satlantas
Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang tugas dan wewenang kepolisian
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
