Dynamics of Legal Certainty in Forest Area Management Between Economic Utilization and Environmental Sustainability

M. Arif Syahputra; Evita Isretno Israhadi

doi:10.62383/majelis.v2i3.1043

Authors

M. Arif Syahputra Universitas Borobudur
Evita Isretno Israhadi Universitas Borobudur

DOI:

https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.1043

Keywords:

Forestry Law, Legal Certainty, Natural Resources

Abstract

This study explores the crucial role of legal certainty in the management of natural resources, with a focus on forest areas, as a key factor in ensuring a balanced approach to economic use, environmental sustainability, and the protection of community rights. Forests, both with and without tree cover, require clear legal frameworks to prevent overlapping claims, illegal activities, and degradation. The state's authority in regulating the status and function of forest areas is vital and must be supported by coherent, enforceable policies. Employing a normative juridical method, this research examines primary, secondary, and tertiary legal sources, particularly Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, to assess the extent to which Indonesia’s legal system provides certainty in forest area governance. The findings reveal that legal certainty is still challenged by overlapping regulations, inconsistencies in enforcement, and gaps between formal legal provisions and their implementation in the field. These issues often lead to land conflicts, unclear tenure rights, and unsustainable exploitation. Nevertheless, when implemented effectively, the legal framework has the potential to promote responsible management practices, preserve biodiversity, and safeguard indigenous and local communities' rights. The study underscores the need for harmonizing sectoral laws, strengthening institutional coordination, and improving transparency in forest area designation and use. Legal certainty is not only a prerequisite for sustainable development but also a cornerstone for legal justice and equitable resource governance. This paper contributes to the discourse on forest policy reform and aims to inform legislators, policymakers, and stakeholders involved in natural resources management about the importance of strengthening legal foundations for better governance and sustainability.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arba. (2022). Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah. Jakarta: Sinar Grafika.

Ardalepa, P. R. (2024). Peran Hukum dalam Mengatur Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Hasil Tambang di Kawasan Konservasi. UNES Law Review , 893-906.

Astuti, S. A. (2017). Penetapan Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Penajam Paser Utara Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum. Journal de Facto, 71-91.

Farina, T. (2024). Pengakuan dan perlindungan hutan adat dalam mewujudkan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah. UNES Law Review, 9377-9389.

Chandra, F. (2024). Konstitusi Hijau (Green Constitution) dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkeadilan. Jurnal Penelitian Inovatif, 889-896. https://doi.org/10.54082/jupin.441

Isnaeni, D. (2017). Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila. JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan), 83-97.

Jazuli, A. (2017). Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 263-282. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.156

Kontesa, E. (2023). Mewujudkan Perbankan Berkelanjutan Dengan Green Banking: Aspek Hukum Pidana Dalam Perlindungan Lingkungan. Bina Hukum Lingkungan, 1-22. https://doi.org/10.24970/bhl.v8i1.240

Malihah, L. (2022). Tantangan dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan: Sebuah tinjauan. Jurnal Kebijakan Pembangunan , 219-232. https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272

Munthe, B. K. (2025). Analisis Hukum Tata Ruang di Indonesia: Tantangan dan Implementasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Media Hukum Indonesia (MHI).

Nasrullah. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehuanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi. Journal of Lex Philosophy , 375-392. https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1479

Novytasari, P. (2024). Urgensi Perubahan Status Fungsi Kawasan Hutan Gunung Muria Menjadi Taman Hutan Raya. Konservasi Hayati, 98-111.

Nugroho, W. (2014). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan. Jurnal Konstitusi, 109-129. https://doi.org/10.31078/jk1116

Paksi, T. F. (2017). Rekonstruksi Kebijakan Publik Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Berbasis Sustainable Development. Diponegoro Law Journal, 1-21.

Prawira, A. Y. (2024). Peranan Hukum Perizinan Dalam Kemudahan Investasi Asing Demi Tercapainya Pembangunan Ekonomi. YUSTISI, 248-260. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16209

Putra, B. S. (2024). TINJAUAN NORMATIF TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 (Studi Kasus Di Indragiri Hilir). JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 37-70. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3711

Safitri, M. A. (2014). Hak menguasai negara di kawasan hutan: Beberapa indikator menilai pelaksanaannya. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 1-21. https://doi.org/10.38011/jhli.v1i2.13

Sonia, D. (2020). PENGUASAAN TANAH OLEH PT. WANA PERINTIS UNTUK HUTAN TANAMAN INDUSTRI KARET DI ATAS TANAH ADAT ORANG RIMBA. Reformasi Hukum Trisakti . https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10473

Steni, B. (2010). Perubahan Iklim, REDD dan Perdebatan Hak: Dari Bali sampai Copenhagen. Dalam Mumu Muhajir (penyunting) REDD di Indonesia, Kemana akan Melangkah halaman , 23-98.

Wahanisa, R. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. Bina Hukum Lingkungan, 93-118.