Penerapan Kebijakan Pencegahan Korupsi dalam Lembaga
DOI:
https://doi.org/10.62383/majelis.v1i4.262Keywords:
Corruption prevention, integrity, transparency, anti-corruption technologyAbstract
Corruption is one of the biggest challenges for many companies in various industries. Implementing an anti-corruption policy is an important step in maintaining integrity, reputation and continuity of the institution. This article explains how companies can design and implement effective anti-corruption policies. Key elements of this policy include employee training, internal audits, transparency of business processes, and the application of strict sanctions for violations. Furthermore, a culture of integrity in the work environment must be built through good examples from top management. Technology can also facilitate monitoring and oversight and reduce the risk of corruption. With strict guidelines and the support of all stakeholders within the company, anti-corruption efforts can be implemented more effectively and help companies achieve sustainable growth.
Downloads
References
Fernanda, A., Yazid, M. F., & Silitonga, L. D. T. S. (2023). Korupsi dan pembangunan berkelanjutan: Evaluasi terhadap dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu.
Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2022). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (Studi putusan nomor: L32/Pid. LSusTpk/2021/PN. LTjk). Sol Justici.
Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). Urgensi pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. Journal of Accounting Law Communication and Technology.
Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik.
Nugroho, E. (2014). Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara elektronik. Jurnal Dinamika Hukum.
Rahmawati, D. E. (2017). Evaluasi integritas pelayanan publik menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di PTSPL Kota Metro.
Rasul, S. (2009). Penerapan good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Sitinjak, Y. K. (2023). Penataan kebijakan kepala desa dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya. Jisos: Jurnal Ilmu Sosial.
Sunarya, P. A. (2022). Penerapan sertifikat pada sistem keamanan menggunakan teknologi blockchain. Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi.
Syauket, A., Lestari, S. P., & Simarmata, R. P. (2020). Inovasi birokrasi pemerintahan anti korupsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Melihat kebijakan e-procurement). Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Majelis: Jurnal Hukum Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
