Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dengan Asas Restorative Justice di Lingkungan Polres Belitung Timur
DOI:
https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.57Keywords:
Crime, Child Perpetrators, Restorative JusticeAbstract
Crimes of theft in the family committed by children require special handling by the police, not all cases involving children are resolved through the courts. This is in the best interests of the child and also considers justice for the victim, which is called a restorative justice approach. This research aims to analyze the form of resolution of criminal acts committed by minors in the East Belitung Police area. The results of the research are that the resolution of children's cases that applies restorative justice is guided by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the 2012 Political Regulations concerning Restorative Justice, namely the resolution of children's cases outside the criminal court which emphasizes restoring the situation. initially with an emphasis on conditions for creating justice and balance for children and their victims. The conclusion is that the form of resolving criminal acts of theft committed by the East Belitung Police is by implementing restorative justice. Restorative justice carried out by the East Belitung Police aims to accommodate the norms and values that apply in society while providing legal certainty, especially the benefits and a sense of justice that meets the needs of the community. a sense of justice for all parties, which is a manifestation of the National Police's authority in carrying out duties in the field of criminal proceedings and police discretion based on Articles 16 and 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia.
Downloads
References
Al. Rosyid, A., Krismawan, Y., Gumilar, H. R., Chabibun, & Setiawan, S. A. (2019). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo Jawa Tengah Indonesia). Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 5(2), 187-208.
Djamil, M. N. (2013). Anak Bukan Untuk Di Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Gultom, M. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak. Bandung: PT. Refika Aditama.
Liebman, M. (2007). Restorative Justice: How It Works. London: Jessica Kingsley Publishers.
Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice (Cet 1). Bandung: Refika Aditama.
Matondang, F. A. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Bima Kota. Vol 02, No 1.
Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Teori Dasar Hukum). Jurnal Legalitas, 4(1).
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.
Prasetyo, T. (2017). Hukum Pidana (Edisi revisi). Depok: Rajawali Press.
Purnami, L. M. (2023). Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana melalui Restorative Justice Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Jurnal Kertha Desa, 11(3), 1990-2006.
Soeroso, R. (2013). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Sugiono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan. Bandung: Alfabeta.
Supriyono. (2016). Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat.
Sutedjo, W., & Melani. (2013). Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
Zulfa, E. A. (2009). Keadaan Restoratif. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
