Jaminan Konstitusi Pemberdayaan Universal Terhadap Penyandang Disabilitas Tereksploitasi di Jalanan
DOI:
https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.367Keywords:
Constitution, Humanity, Justice, StateAbstract
The mandate of the introduction of human rights and freedom as a human being has been stated in the opening of the 1945 Constitution (UUD 1945) with 4 (four) paragraphs that lead humans and their nation to humanity, a justice that is independent, united, sovereign, just and prosperous and is based on the development of the nation's ideals in the crystallization of Pancasila. The constitution is like the 'Spirit of the state' that lives to grow, develop, and direct the 'Physical state' towards the paradigm, understanding and actualization of axiology in everyday life. The reason is, the state is said to be perfect if its physicality is filled with spirit in the rules of harmony, harmony and balance. Thus, all of this is needed to be a name "State of Law". The state of law gives birth to basic concepts, namely the supremacy of law that is just, limitations of power, and guarantees of universal empowerment of human rights (HAM). The rule of law upholds the supremacy of the welfare concept of the rule of law that all people have the same position in the eyes of the law (equality before the law), so equality and social balance in fulfilling universal and fundamental rights in the case of people with disabilities must be positioned in a position, role and potential that legitimizes, justifies and confirms their condition as humans (living of human), not as objects or objects (inanimate).
Downloads
References
DetikNews.com. (2021, Februari 11). Potret pengamen difabel mengais rupiah di tengah pandemi. Diambil kembali dari https://news.detik.com/foto-news/d-5369894/potret-pengamen-difabel-mengais-rupiah-di-tengah-pandemi/4.
Kompas.com. (2023, September 13). Difabel menjadi pengemis karena kurangnya akses dan dukungan. Diambil kembali dari https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/13/10312141/difabel-menjadi-pengemis-karena-kurangnya-akses-dan-dukungan#google_vignette.
Kumparan.com. (2021, Agustus 6). Kenalan sama Dani Aditya, komika difabel yang pernah disuruh mengemis. Diambil kembali dari https://kumparan.com/berita-heboh/kenalan-sama-dani-aditya-komika-difabel-yang-pernah-disuruh-mengemis-1wHKdMkq3YK/full.
Liputan6.com. (2014, Maret 25). Memang ada 'mafia' yang paksa anak jalanan mengemis dan mengamen. Diambil kembali dari https://www.liputan6.com/health/read/2027569/memang-ada-mafia-yang-paksa-anak-jalanan-mengemis-dan-ngamen.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Priamsari, R. P. (2019). Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 48(3), 217.
Simatupang, T. H. (2019). Mendudukkan konsep executive review dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Jurnal De Jure, 19(2), 218.
Sodiqin, A. (2021, Maret 1). Ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(1), 31–44.
TribunJakarta.com. (2023, Juni 4). Dibuang sejak bayi, pengamen badut difabel ini tak dendam dengan orang tuanya: Saya tetap mengampuni. Diambil kembali dari https://jakarta.tribunnews.com/2023/06/04/dibuang-sejak-bayi-pengamen-badut-difabel-ini-tak-dendam-dengan-orang-tuanya-saya-tetap-mengampuni?page=2.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.