Peran KPK dalam Menangani Kasus Dugaan Korupsi Pertamina dalam Sistem Pidana Khusus

Authors

  • Adia Talitha Universitas Bhayangkara Surabaya
  • Dimas Ramdhani Abimanyu Permadi Universitas Bhayangkara Surabaya
  • Sanesa Putri Vinata Universitas Bhayangkara Surabaya
  • Cantika Putri Tuti Susanti Universitas Bhayangkara Surabaya
  • Nabila Aprilia Arianto Universitas Bhayangkara Surabaya
  • Enggar Dwi Hartono Universitas Bhayangkara Surabaya
  • Ferdiansyah Ferdiansyah Universitas Bhayangkara Surabaya
  • Muhammad Hajer Universitas Bhayangkara Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i2.775

Keywords:

corruption, criminal, KPK, pertamina, violations

Abstract

Corruption is an abuse of power, the impacts of corruption include damaging democratic values, morality, harming the state financial system, violating the social and economic rights of the community and being a threat to the ideals of a just and prosperous society. This can be seen from the cases of corruption that have been successfully uncovered by the KPK, namely the corruption of Pertamina which has been prosecuted at the Central Jakarta District Court. The method used is normative legal research with a statutory regulatory approach. This research aims to prevent significant state losses, ensure the accountability of public officials, and maintain the integrity of the company. In addition, this effort is to create public trust in the management of national energy resources. The results of the study show that this process involves coercive measures recorded in the examination report. The Attorney General's Office is currently examining eight witnesses, including Fitra Eri, in a case of alleged corruption related to the management of crude oil and refinery products of PT Pertamina (Persero)..

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Jurnal LPKD. (2024). “Faktor-Faktor Penyebab Yang Menyebabkan Perilaku Tindak Pidana.” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol. 5, No. 2, hlm. 32–44. Diakses dari: https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan/article/download/188/198/842

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025). Pernyataan Resmi Kasus Dugaan Korupsi Minyak Mentah PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2018–2023. Jakarta: Kejagung RI.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Laporan Tahunan KPK 2023. Jakarta: KPK.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). (2025). Konsumen Bisa Gugat Pertamina Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah. Siaran Pers YLKI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Downloads

Published

2025-06-13

How to Cite

Adia Talitha, Dimas Ramdhani Abimanyu Permadi, Sanesa Putri Vinata, Cantika Putri Tuti Susanti, Nabila Aprilia Arianto, Enggar Dwi Hartono, … Muhammad Hajer. (2025). Peran KPK dalam Menangani Kasus Dugaan Korupsi Pertamina dalam Sistem Pidana Khusus . Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik, 2(2), 260–270. https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i2.775

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.