Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia

Dina Rahmita; Muthi'ah Muthi'ah; Iqbal Hardiansyah; Wahyu Setiawan Rambe; Muhammad Alfarizi Lubis

doi:10.62383/presidensial.v2i1.456

Authors

Dina Rahmita Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Muthi'ah Muthi'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Iqbal Hardiansyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Wahyu Setiawan Rambe Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Muhammad Alfarizi Lubis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

DOI:

https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456

Keywords:

Customary law, positive law, public policy, harmonization, Indonesia

Abstract

This study examines the comparative analysis of customary law and positive law in the context of harmonizing public policy in Indonesia. The main objective is to explore the characteristics of each legal system and their interaction in the formulation of inclusive policies. Customary law, rooted in traditional norms, plays a significant role at the local level, while positive law focuses on formal regulations applied at the national level. Through literature review and analysis, this research identifies key aspects of both legal systems and their contributions to the harmonization of public policy. The findings indicate that the integration of customary law and positive law can strengthen fair and inclusive policies at various levels of governance.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aji, R. A. (2017). Hukum Adat dalam Kebijakan Hukum Nasional: Studi Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 1-16.

Fajar, M., & Rahmanto, A. (2018). Integrasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Kebijakan Publik di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 283-302.

Sutrisno, A. (2019). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Negara: Tantangan dan Perspektif Pembaruan Hukum. Jurnal Studi Hukum, 20(3), 167-182.

Ismail, S. (2020). Peran Hukum Adat dalam Pengembangan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum, 7(1), 41-55.

Sari, R. D. (2016). Dinamika Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Pembuatan Kebijakan Publik. Jurnal Hukum, 8(4), 654-671.

Rizal, M. (2015). Tinjauan Yuridis terhadap Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Hukum Indonesia, 12(2), 213-229.

Pratama, F. A., & Lestari, R. (2017). Kontribusi Hukum Adat dalam Pembentukan Kebijakan Publik: Studi Kasus di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(1), 53-71.

Setiawan, E. (2018). Pengaruh Hukum Adat terhadap Hukum Positif dalam Pembangunan Hukum Nasional. Jurnal Ilmu Hukum, 14(3), 359-374.

Yusuf, A. (2019). Penguatan Hukum Adat dalam Konteks Kebijakan Publik di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(2), 185-200.

Rizki, S. (2020). Analisis Hubungan Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Kebijakan Publik. Jurnal Ilmu Hukum, 15(4), 480-494.

Mulyana, S. (2018). Peran Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi tentang Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum, 9(3), 601-617.

Fauzi, M. (2016). Hukum Adat dan Hukum Negara: Studi Komparatif dalam Pembentukan Kebijakan Publik. Jurnal Hukum, 10(2), 197-211.