Analisis Hukum terhadap Hak Cuti Haid dan Cuti Melahirkan dalam Praktik Dunia Kerja di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.909Keywords:
employment law, menstrual leave, maternity leave, workers rights, working womenAbstract
This study uses qualitative methods to analyze the law on menstrual leave and maternity leave rights in the practice of the workplace in Indonesia. This study aims to examine the implementation of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which provides menstrual leave and maternity leave rights for female workers, and examines the obstacles faced in its implementation in various companies. The results of the study indicate that although the legal framework has clearly regulated these rights, their implementation in the field is still not optimal. The main obstacles found include the lack of understanding and awareness of workers and employers, weak government supervision, and the existence of cultural stigma and discrimination related to menstruation and pregnancy. In addition, several companies still implement policies that are not in accordance with regulations, such as salary deductions or restrictions on leave rights. This study recommends increasing the socialization of regulations, strengthening supervision, and enforcing strict sanctions so that legal protection for menstrual leave and maternity leave rights can be realized fairly and effectively, thereby supporting social justice and the protection of female workers in Indonesia.
Downloads
References
Adi Putra, A.N., & Fatriani, F. (2023). Perlindungan Hukum atas Hak Cuti Haid bagi Pekerja Perempuan dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia. IURIS: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 7-13.
Adityarani, N.M. (2021). Perlindungan Hak Cuti Melahirkan bagi Pekerja Perempuan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 123-135.
Hetharie, D., & Tulia, R. (2020). Implementasi Hak Cuti Haid dalam Dunia Kerja di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana, 4(3), 1-15.
Harahap, M. (2020). Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cuti Melahirkan di Perusahaan. Jurnal Hukum dan Keadilan, 8(1), 45-59.
Ratnawijaya, I.G., Suardana, I.M., & Dewi, N.K. (2023). Faktor Sosial Budaya dalam Pelaksanaan Hak Cuti Haid dan Melahirkan di Lingkungan Kerja. Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi, 12(1), 34-48.
Hukumonline. (2025). Regulasi dan Implementasi Hak Cuti Haid dan Melahirkan dalam Perjanjian Kerja. Hukumonline, 11(2), 50-62.
Skripsi Raden Intan. (2020). Perspektif Hukum Islam terhadap Hak Cuti Haid dan Melahirkan. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
DW Indonesia. (2023). Cuti Haid: Hak Pekerja Perempuan yang Seolah Ada dan Tiada. Deutsche Welle Indonesia.
Nail, M.H. (2023). Mempopulerkan Prosedur Hak Cuti Haid bagi Pekerja Perempuan di Indonesia. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 11(2), 319-334.
Khoirotunnisa, L. (2023). Implementasi Perlindungan Hukum Hak Cuti Haid Terhadap Pekerja Perempuan. Repository Universitas Bhayangkara Jaya.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). (2023). Perppu Cipta Kerja Disahkan, Peraturan Cuti Haid dan Melahirkan Pekerja Wanita Tidak Memiliki Payung Hukum.
Gudang Jurnal. (2023). Implementasi Hak Pekerja Memperoleh Cuti Haid Dalam UU Ketenagakerjaan.
Jurnal Private Law Universitas Mataram. (2023). Perlindungan Maternitas dan Hak Cuti Melahirkan dalam UU Ketenagakerjaan.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu. (2023). Cuti Menstruasi; Sebuah Kebijakan Responsif Gender.
Sarau Institute. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cuti Haid, Hamil, dan Melahirkan.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
