The Effectiveness Of Criminal Sanctions As An Instrument Of Prevention And Enforcement In The Legal Framework Of Money Laundering Crimes

Hanif Fonda; Evita Isretno Israhadi

doi:10.62383/pk.v2i3.1039

Authors

Hanif Fonda Universitas Borobudur
Evita Isretno Israhadi Universitas Borobudur

DOI:

https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1039

Keywords:

Criminal Sanctions, Money Laundering, Legal Enforcement, Crime Prevention, Legal Framework

Abstract

Money laundering is a serious crime that has a significant impact on economic and social stability, as well as the integrity of the financial system. This crime is often associated with serious crimes such as corruption, narcotics, and terrorism. Money laundering poses a major threat to national security, conceals the origin of illicit funds, and undermines a healthy economic system. To combat this crime, Indonesia has imposed criminal sanctions based on Law Number 8 of 2010, which aims to provide a deterrent effect on perpetrators and prevent similar crimes from occurring in the future. However, the effectiveness of these criminal sanctions remains a critical challenge, given the various difficulties in their enforcement, such as the complexity of tracking the flow of funds, limited law enforcement resources, and the increasingly sophisticated modus operandi of perpetrators who often work together with international networks. This study seeks to examine the effectiveness of criminal sanctions in combating money laundering and identify obstacles in their implementation. The research method used is juridical-normative research with a legal regulatory framework. Primary data was obtained through literature review and examination of legal documents, while secondary data came from relevant literature, reports, and academic studies. The urgency of this research stems from the importance of evaluating and strengthening the application of criminal sanctions to protect the national financial system from the risk of money laundering. Without concrete steps to increase the effectiveness of sanctions, money laundering crimes will continue to proliferate and pose a threat to the national economy, weaken the legal system, and erode public trust in efforts to combat economic crime.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adiansyah, S. F. (2024). Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset pada pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan hukum pidana. As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(2), 1432–1447.

Afrillo, H., & Afrizal, H. (2024). Kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2(1), 425–430.

Apriliansah, L., & Aryanto, R. (2024). Efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana ekonomi: Studi pada kasus pencucian uang di Indonesia. Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 1(6), 9922–9937.

Denniagi, E. (2021). Analisis ke-ekonomian pemidanaan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lex Renaissance, 6(2), 246–264.

Donnia, P. P. (2023). Efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(5), 10905–10915.

Iqbal, M. A. (2024). Analisis hukum dalam melacak jejak digital dan memahami tindak pidana pencucian uang dalam era teknologi. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah, 286–298.

Jahja, J. S. (2012). Melawan money laundering!: Mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang. Jakarta: Visimedia.

Jannah, R. R. (2025). Peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi dengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Indonesian Research Journal on Education, 5(1), 891–895.

Juniana, I. K. (2022). Tinjauan yuridis peran dan tanggung jawab PPATK sebagai intelegency unit dalam mencegah tindak pidana money laundering. Jurnal Analogi Hukum, 4(2), 125–129.

Makauli, N. H. (2016). Kewenangan penyidik Polri dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lex Privatum, 4(2).

Mawardin, M. (2022). Analisis fungsi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, 4(1).

Munajat, A. A. (2024). Peran teknologi informasi dalam pencegahan dan pengungkapan tindak pidana ekonomi khusus: Studi tentang kejahatan keuangan berbasis digital. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(9), 4853–4865.

Nuryanto, A. D. (2019). Problem penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari predicate crime perbankan. Bestuur, 7(1), 54–65.

Pratama, M. I. (2022). Analisis terhadap sanksi pidana tindak pidana pencucian uang (perspektif economic analysis of law). Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 3(1), 48–56.

Putra, A. R. (2019). Problematik analisis ekonomi terhadap hukum tindak pidana pencucian uang. Lex Renaissance, 4(2), 303–316.

Sutedi, A. (2008). Tindak pidana pencucian uang. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Wahyuningsih, S. E. (2016). Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan money laundering dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(1), 46–56.

Watkat, F. X. (2023). Pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui penerapan prinsip customers due diligence oleh lembaga perbankan di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Publicum, 4(2), 134–162.

Welling, S. N. (1989). Smurfs, money laundering, and the federal criminal law: The crime of structuring transactions. Florida Law Review, 41, 287.

Wulandari, P. P. (2020). Implikasi pidana tambahan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 4(4).