Fokus dan Ruang Lingkup

Desentralisasi: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik merupakan jurnal ilmiah yang berfokus pada publikasi hasil penelitian, kajian teoritis, dan studi empiris mengenai dinamika hukum, administrasi negara, serta kebijakan publik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Jurnal ini menjadi media akademik bagi para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk menyebarluaskan gagasan dan inovasi dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia.

Ruang Lingkup Hukum

Bidang ini menyoroti kajian hukum dari perspektif teoritis dan praktis dalam mendukung penegakan keadilan dan kepastian hukum. Topiknya meliputi:

  • Hukum tata negara dan hukum administrasi negara

  • Hukum pemerintahan daerah dan otonomi daerah

  • Politik hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan

  • Hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum sosial

  • Penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia

  • Etika profesi hukum dan supremasi hukum

Ruang Lingkup Administrasi Negara

Fokus pada pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Topiknya antara lain:

  • Manajemen birokrasi dan reformasi administrasi publik

  • Desentralisasi dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah

  • Pelayanan publik dan inovasi administrasi pemerintahan

  • Kepemimpinan publik dan etika birokrasi

  • Sistem informasi pemerintahan dan digitalisasi administrasi publik

  • Kinerja kelembagaan dan akuntabilitas sektor publik

Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Bidang ini mengkaji proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik dalam berbagai bidang pembangunan. Topiknya mencakup:

  • Analisis kebijakan dan inovasi kebijakan publik

  • Kebijakan sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan

  • Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kebijakan

  • Kolaborasi antar-stakeholder dalam proses kebijakan

  • Kebijakan berbasis bukti dan evaluasi kebijakan publik

  • Transformasi digital dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan