Advancing Regulations and Harmonizing Laws to Ensure Fair and Transparent Legal Certainty in Bribery and Gratification Cases

Andin Wisnu Sudibyo; Megawati Barthosr

doi:10.62383/federalisme.v2i3.1050

Authors

Andin Wisnu Sudibyo Universitas Borobudur
Megawati Barthosr Universitas Borobudur

DOI:

https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1050

Keywords:

Bribery, Gratification, Legal Certainty, Law Enforcement

Abstract

This study aims to analyze the application of laws and regulations relevant to the topic discussed by employing a normative legal research method. Normative legal research is a method focused on the study of legal norms, doctrines, and principles found in legislation and scholarly writings. In this study, two main approaches are applied: the statute approach and the conceptual approach. The statute approach involves a systematic examination of legal provisions found in various legal instruments, including laws, government regulations, ministerial regulations, and other related legal sources. By analyzing these written norms, the research seeks to identify the legal basis that governs the issue under study. This approach enables the researcher to determine the extent to which existing regulations are relevant, consistent, and effectively implemented in addressing the legal problem. Meanwhile, the conceptual approach is used to explore the legal theories, principles, and definitions that underlie the legal rules being analyzed. This approach allows the study to go beyond the textual interpretation of law and delve into the conceptual framework that gives meaning to legal provisions. It includes an analysis of key legal doctrines, theoretical perspectives, and fundamental legal concepts such as justice, legal certainty, and legal responsibility. Combining these two approaches provides a comprehensive understanding of how the law is both applied and interpreted in the context of the research topic. It helps uncover inconsistencies, gaps, or overlaps in the regulatory framework, and also facilitates a deeper reflection on the rationale behind the law. Moreover, this methodology allows for the formulation of constructive legal arguments and recommendations, based on a sound interpretation of legal norms and principles.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arnanto, K. R., & Puspitosari, H. (2024). Perlindungan Hukum atas Inkonsistensi Penerapan Unsur “Persamaan pada Pokoknya” dalam Penegakan Hukum Sengketa Merek. UNES Law Review, 6(4), 11857–11868.

Atmoko, D., & Syauket, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. Binamulia Hukum, 11, 177–191. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.301

Audy, V., & Firmansyah, H. (2023). Analisis Yuridis Pemberian Hibah Kepada Pejabat Ditinjau Dari Tindak Pidana Gratifikasi. UNES Law Review, 6(2), 4604–4614.

Aziza, D. A. (2018). Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 Dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 1260/pid.b/2010/pn.jkt.sel A.n. Drs. Susno Duadji, S.h., M.h., Msc.). Binamulia Hukum, 7(2), 169–178.

Chazawi, A. (2003). Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Banyumedia.

Danil, E. (2014). Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. Raja Grafindo Persada.

Hafrida, H. (2013). Analisis Yuridis terhadap Gratifikasi dan Suap sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, 6(7), 1–17.

Halipah, G., Tirta, A. M., Juniasyah, M. R., Surya, M. N., Airlangga, A., & Sepiyan, D. (2022). Dinamika Korupsi dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial. JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM, 15(02), 102–108. https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.948

Hariwangsa, T., & Yuningsih, H. (2024). Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 30(4), 121–130.

Irfan, M. N. (2014). Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi dan Wacana Hukuman Mati. Madania: Jurnal Kajian Keislaman, 18(2), 131–146.

Kresna, E. (2022). Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik. Deviance, 6(1), 66–85. https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1815

Mauliddar, N., Din, M., & Rinaldi, Y. (2017). Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19(1), 155–173.

Milono, A. (2014). FORMULASI PEDOMAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Arena Hukum, 7(1), 117–130. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.7

Pardede, T., & Suartha, I. D. M. (2022). RELAVANSI GRATIFIKASI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 10(5), 1103. https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p11

Paruntu, D. D. (2014). Tolok Ukur Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi. Lex Crimen, 3(2).

Razak, A., Sunggara, R., & Thalib, H. (2023). Pengaturan Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Journal of Lex Theory (JLT), 4(1), 164–180. https://doi.org/10.52103/jlt.v4i1.1537

Saputra, E. F., & Firmansyah, H. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional. UNES Law Review, 6(2), 4493–4504.

Saputra, T. R., Akifah, A., & Wahid, M. (2019). PENGELOLAAN KONFLIK PADA PASANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA PESIK KECAMATAN SOJOL UTARA, KABUPATEN DONGGALA. Social Humanity: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 3(2), 151–180.

Siagian, F. S., Lubis, A. H., Salwa, N. A., & Firouzfar, S. (2024). Kebijakan Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan: Perbandingan Antara Indonesia Dan Denmark. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 10, 29–52.

Wibowo, S. (2024). Rekonstruksi Pengaturan Tentang Suap Dan Gratifikasi Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum. Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik, 1(2), 1–12. https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i2.27