Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Masyarakat Desa dalam Konteks Pemerintahan Desa
DOI:
https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.343Keywords:
Legal protection, village hak-hakmasyarakat, village government, village partisipasimasyarakat, autonomy daerahAbstract
This research aims to analyze legal protection for village people in the village government context in Indonesia. As a government entity that is located in the country on the frontline of the regional autonomy, village has a strategic role in ensuring its fulfillment hak-hakwarga which includes the right to atas public action, paparticipants in the decision-making process, as well as hakatas sustainable development of millions of people. This research uses a normative juridical approach by analyzing the laws and regulations in force, including Law No. 6 of 2014 concerning Villages, andvarious other related regulations. The results of the research show that even though it's a monkey the law that ang adahas provided protection for the village community, there are still gaps in the village lam perpetratornanannya which requires more attention, especially associated withan increase intankapasitasaparavillage tour andnobservationwasan by the governmenthanderah. This research concludes that increasing the effectiveness of legal protection for rural areas requires antarasynergy governmenth village, governmenthdaerah, andnmasyarakat itself.
Downloads
References
Amal, M. Adnan. 1999. Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Jakarta: Sinar Grafika.
Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Erlangga, 2011.
HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Jurnal Masalah-Masalah Hukum Nomor 3 Tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Kartohadikusumo, Sutardjo. 1953. Pokok-Pokok Hukum Desa. Yogyakarta: Liberty.
Nurdin, Ahmad. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa dalam Konteks Pemerintahan Desa". Jurnal Hukum danPeradilan, 9(1): 102-120.
Riant Nugroho, Public Policy, Jakarta: Elex MediaKomputindo, 2014.
Soemardjan, Selo. 1968. Pembangunan MasyarakatDesa.Jakarta: Pustaka Jaya.
Soepomo. 1985. Hukum Agraria Indonesia. Bandung:Alumni.
Soetardjo Soeroso. 1974. Hukum Pemerintahan Desa.Jakarta: Pradnya Paramita.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanKepala Desa Menjadi Undang-Undang.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiNomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Akses Informasi Desa.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Wibowo, Heru. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Desa di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 42(2): 229-244.
Yulianto, Joko. 2021. "Tantangan dan Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum terhadap Pemerintahan Desa di Indonesia". Jurnal Hukum danPembangunan, 41(4): 621-638.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Majelis: Jurnal Hukum Indonesia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.