Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Akuntabilitas Pelaku Usaha Produk Skincare Etiket Biru di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.980Keywords:
Legal Protection, Consumers, Skincare, Blue Label, AccountabilityAbstract
The increasing trend in skincare usage, particularly whitening products, has led many business actors to market their products extensively without regard for legal compliance. One notable issue is the circulation of blue-label skincare products, which should only be provided with a doctor's prescription. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach, utilizing interviews and literature study. The findings reveal that legal protection for consumers in the use of blue-label skincare products remains suboptimal. These products often contain active ingredients such as corticosteroids or antibiotics, which should only be used under a doctor's prescription and supervision. However, in practice, many business actors continue to sell them freely via online marketplaces and social media platforms. This not only violates BPOM regulations and health laws but also poses a direct threat to consumer safety. Furthermore, business accountability is still lacking, as evidenced by the insufficient transparency regarding product content, usage instructions, and distribution permits.
Downloads
References
Ahmadi, M., & Sutarman, Y. (2004). Hukum perlindungan konsumen. PT Raja Grafindo Persada.
Barkatullah, A. H. (2008). Hukum perlindungan konsumen: Kajian teoritis dan perkembangan pemikiran. FH Unlam Press.
Budiarti, L. P., & Putra, A. (2016). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kosmetik yang tidak disertai dengan kejelasan label produk Denpasar. Jurnal Kertha Semaya, 4(3).
Hadjon, M., & Philipus. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. PT Bina Ilmu.
Kansil, C. S. T. (1989). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Balai Pustaka.
Kristiyanti, C. T. S. (2008). Hukum perlindungan konsumen. PT Sinar Grafika.
Lastini. (2016). Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Lex Privatum, 4(6).
Marchvinn, J., & Sudiro, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban skincare etiket biru yang dijual di e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jurnal Universitas Tarumanagara, 5(1).
Mertokusumo, S. (1999). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Liberty.
Muliyawan, D., & Suriana, N. (2013). A-Z tentang kosmetik. PT Elex Media Komputindo.
Pratiwi, N. (2019). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik impor tanpa izin edar yang dijual secara online. Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya, 7(5).
Putri, L. P. D. (2018). Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk kosmetik tanpa komposisi bahan. Jurnal Hukum Adigama, 6(10).
Rahmawati, I. N., & Lubis, R. (2014). Win-win solution sengketa konsumen. Medprees Digital.
Retno, I., Trianggono, & Latifah, F. (2007). Buku pegangan ilmu pengetahuan kosmetik. PT Gramedia Pustaka Utama.
Shidarta. (2000). Perlindungan Konsumen Indonesia. Grasindo.
Siahaan, N. H. T. (2005). Hukum konsumen: Perlindungan konsumen dan tanggung jawab produk. Penerbit Panta Rei.
Susanto, H. (2008). Hak-hak konsumen jika dirugikan. Visimedia Pustaka.
Sutedi, A. (2008). Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen. Ghalia Indonesia.
Wasitaatmadja, S. M. (1997). Penuntun ilmu kosmetik medik. Universitas Indonesia.
Widjaja, G., & Yani, A. (2003). Hukum tentang perlindungan konsumen. Gramedia Pustaka Utama.
Zakiah. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan skincare yang tidak memiliki izin resmi di media sosial. Jurnal Alauddin Law Development Journal (ALDEV), 5(1).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Majelis: Jurnal Hukum Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
