Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara
DOI:
https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.275Keywords:
KIP dispute, Information Commission, PTUNAbstract
Openness of public information is an important principle in transparent and accountable government. Openness of information also allows citizens to understand the problems faced by the government and how proposed policies may affect their lives. This research describes the resolution of public information disclosure disputes starting from the Information Commission up to the Cassation level at the PTUN. The approach method used in this research is normative juridical research. This research explains the procedures for resolving public information disputes at the PTUN using the litigation adjudication process regulated by Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information and PERMA RI Number 2 of 2011 concerning Procedures for Resolving Public Information Disputes in Court.
Downloads
References
Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
Firmansyah Arifin et al. Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Bekerja Sama Dengan Makhkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Jakarta, 2005.
Lailatul Mutfaidah, Nor. Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Universitas Trunojoyo Madura, 2024.
Riduan Syahrani. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
“Tipe Informasi, Karekteristik Informasi, Tahap Pengambilan Keputusan, Sistem Sosio-Teknologi,” 2012. https://ajichprt.blogspot.com/2012/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html.
Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3037)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Keterbukaan
Informasi Publik di Pengadilan
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
