Kewarganegaraan dan Hak Politik : Analisis Undang-Undang tentang Hak Pilih Warga Negara di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.289Keywords:
Voting Rights, Citizenship, LawAbstract
Citizenship is a legal status that gives a person rights and responsibilities as a citizen. Many laws in Indonesia regulate political rights, including the right to vote. One of them is Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Within Indonesia's democratic framework, the right to vote is an important expression of popular sovereignty, allowing voters to actively elect their leaders at both the legislative and executive levels. Fulfilling the right to vote cannot be separated from various technological, political and social difficulties that may have an impact on democracy in Indonesia. Over the last five years, several dynamics have emerged in the enforcement of voting rights regulations, including changes to regulations, election implementation, and the application of digital technology to increase election transparency and accountability. Despite the implementation of legal and technological reforms, there are still challenges in verifying permanent voter lists, especially for vulnerable groups such as people with disabilities and those living in remote locations or abroad, which continues to hinder efforts to tackle disinformation and hoaxes on social media. This research examines the political rights of Indonesian individuals, especially regarding their right to vote in general elections as regulated by law. The right to vote is one manifestation of political participation that is recognized internationally and guaranteed in various national legal instruments.
Downloads
References
Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181.
Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.
Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.
Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum dalam Praktik”, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 13.
Bawaslu, “Laporan Pengawasan Pemilu dan Pelanggaran DPT,” Laporan Pengawasan Pemilu 2019, 2020.
ITB, “Pemanfaatan Teknologi dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia,” Laporan Teknologi dan Pemilu, 2021.
KPU, “Pemilu dan Hak Politik Warga Negara Indonesia,” Laporan Pemilu 2019, 2019.
KPU, “Tantangan Daftar Pemilih Tetap dan Validitas Data Pemilih,” Laporan Pemilu 2019, 2019.
Lestari, Maria, "Usia Minimum Pemilih di Negara-Negara Demokrasi: Studi Perbandingan", Jurnal Politik Global, vol. 12, no. 2, 2021.
LIPI, “Keterlibatan Penduduk Terpencil dalam Pemilu di Indonesia: Studi Kasus Wilayah Papua,” Jurnal Sosial Politik Indonesia, Vol. 20, No. 3, 2021.
Pemilu 2019: Evaluasi dan Kendala dalam Implementasi Hak Pilih. Jurnal Politik Indonesia, 5(1), 2021.
Pradina, Gita, and Jadmiko Anom Husodo. "Peran Mahkamah Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Indonesia dalam Pemilu 2019 Melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019." Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik 4, no. 2 (2020): 167–174.
Pratama, Eko, "Teknologi dan Transparansi dalam Pemilu: Studi Kasus Indonesia dan Brasil", Jurnal Politik dan Teknologi, vol. 7, no. 4, 2023.
Sari, Rina, "Perbandingan Kebijakan Pemilu Luar Negeri di Negara-Negara Demokratik", Jurnal Demokrasi Internasional, vol. 19, no. 1, 2022.
Shaleh, Chaerul. "Hak Politik Warga Negara dan Pemilu." SIYASI: Jurnal Trias Politica 1.1 (2023): 17-26.
UGM, “Disinformasi dan Keamanan Digital dalam Pemilu di Indonesia,” Jurnal Komunikasi dan Teknologi Politik, Vol. 22, No. 1, 2023.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Universitas Gadjah Mada. "Sistem Pemilu Serentak Hadapi Banyak Kendala Fisik dan Teknis." UGM.ac.id, 26 April 2019.
Wijaya, Andri, "Aksesibilitas Pemilu untuk Penyandang Disabilitas: Studi Perbandingan Indonesia dan Eropa Utara", Jurnal Kebijakan Publik, vol. 5, no. 3, 2020.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.