Implementasi Kebijakan Global Governance Pasca Pandemi Covid-19 dalam Pemulihan Ekonomi di Indonesia

Dhea Novita Putri; Ranti Astari Rahayu; Fauzan H; M. Biaggi; Noer Apptika Fujilestari

doi:10.62383/desentralisasi.v1i4.296

Authors

Dhea Novita Putri Universitas Jenderal Achmad Yani
Ranti Astari Rahayu Universitas Jenderal Achmad Yani
Fauzan H Universitas Jenderal Achmad Yani
M. Biaggi Universitas Jenderal Achmad Yani
Noer Apptika Fujilestari Universitas Jenderal Achmad Yani

DOI:

https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.296

Keywords:

Imlementation, Global Governance, Covid-19

Abstract

The research carried out aims to understand the implementation of Indonesia's Global Governance Policy after the pandemic based on Global Governance. After the Covid-19 pandemic, Indonesia faces a big challenge in the context of global governance. The policies taken aim to restore the economy, improve public health, and strengthen international cooperation. Data is collected through library surveys without the need for field surveys, but with data from books and periodical publications. Based on research findings, the analysis explores the steps taken by the Indonesian government, including the implementation of national economic recovery programs, capacity building of the health system, and participation in global initiatives. The results of the analysis show that although there is progress, challenges in coordination and resources still exist, which affect the imlementation of the policy. Sustainable efforts and international cooperation are the key to overcoming the long-term impact of the pandemic.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Difiani, A. H. S. (2019). Technology-based Google Classroom in English business writing class. Atlantis Press, 301, 689–694.

Dwi, N. E., & Zuhri, A. Z. (2023). Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani penyebaran kasus COVID-19. Kolaboratif: Jurnal Isu Sosial dan Tinjauan Kebijakan, 7–12.

Fitriani, N. (2023). Pelaksanaan good governance di Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. Unpublished manuscript, 1–53.

Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the third world. Princeton University Press.

Jamilatun, M., & Irmayanti, R. (2022). Sosialisasi vaksinasi dan pembagian sembako pada masa pandemi di Desa Cangakang, Wironanggang, Gatak, Sukoharjo. Journal Ummat, 31–38.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Pemulihan perekonomian Indonesia setelah kontraksi akibat pandemi COVID-19. Retrieved from https://www.djkn.kemenkeu.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023, Februari 11). Berhasil tangani COVID-19 dengan baik, Menko Airlangga ungkap sejumlah kebijakan strategis pemerintah. Retrieved from https://ekon.go.id

Livana, R. H. (2020). Dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian masyarakat desa. Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences, 37–48.

Maulida, N., & Nugraha, M. N. (2021). Kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 155–166.

Nasution, D. A. D., & Darma, E. I. (2022). Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Journal Benefit, 212–224.

Pratiwi, Y. R. (2022, Februari 24). Pemulihan perekonomian Indonesia setelah kontraksi akibat pandemi COVID-19. Retrieved from https://www.djkn.kemenkeu.go.id

Septiyadi, M. R., & Restianti, E. (2023). Program prakerja sebagai program pemberdayaan di bidang ketenagakerjaan di tengah pandemi. Unpublished manuscript, 1–11.

Tuwu, D. (2020). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Journal Publicuho, 267–278.

Usitasari, L. H., & Sari, Q. S. (2022). Strategi pengembangan sektor pariwisata dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 (Studi pada kawasan wisata Pulau Derawan Kabupaten Berau). Jurnal Administrasi Publik, 285–291.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.