Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Rumah Tahanan Negara Sebagai Tempat Penyanderaan Bagi Penanggung Pajak

Yadhy Cahyady

doi:10.62383/desentralisasi.v1i3.89

Authors

Yadhy Cahyady Politeknik Keuangan Negara STAN

DOI:

https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i3.89

Keywords:

Tax Insurer Hostage, Tax Collection, State Detention Center

Abstract

Taking the tax bearer hostage is one of the actions in the context of tax collection with the aim of getting the tax bearer to pay off the tax debt and tax collection costs. Hostage actions against tax bearers are carried out very selectively, carefully, and are a last resort. The aim of this research is to analyze the concept of a hostage location for tax payers. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The data used is secondary data obtained from legal materials in the form of statutory regulations and reference books. From the research conducted, it is known that the Ministry of Finance has the responsibility to establish a hostage location for taxpayers. Before the hostage location was set up by the Ministry of Finance, taxpayers who were held hostage were kept in state detention centers and separated from other detainees.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmadi, W. (2006). Perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Refika Aditama.

Fuady, M. (2018). Metode riset hukum: Pendekatan teori dan konsep. Rajawali Pers.

Ismail, T. (2020). Hukum pajak dan acara perpajakan. Penerbit Universitas Terbuka.

Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor 294/KMK.03/2003 dan Nomor M-02.UM.09.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (n.d.).

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (n.d.).

Tampubolon, A., & Tampubolon, K. (2022). Praktik banding di pengadilan pajak. Deepublish.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (n.d.).

Zuraida, I., & Advianto, L. Y. H. S. (2011). Penagihan pajak: Pajak pusat dan pajak daerah. Galia Indonesia.