Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan
DOI:
https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i4.344Keywords:
Rights of Civil Servants, Government Employees with Work Agreements, JusticeAbstract
The State Civil Apparatus or commonly referred to as ASN has been in the spotlight lately, where the changes in the new laws and regulations greatly affect the two (2) management of ASN, which includes Civil Servants (PNS) and Employees Government with Work Agreement (PPPK). This study aims to find, examine and discuss in more detail related to the Amendment of Law Number 20 of 2023 concerning Civil Servants, more specifically related to the Rights of Civil Servants and PPPK which have been regulated in this Law. The research method used is the cutative descriptive method. This type of research is normative legal research, the source of data obtained by researchers is sourced from legal materials, journals, and literature that supports this research. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials, while the literature includes contemporary and classical books. Data obtained by researchers through legal materials, then read, examined, analyzed, and explained quantitatively using scientific logic. The results showed that the granting of rights to Civil Servants and Government Employees with Work Agreements, was in accordance with their respective positions in the field of employment. However, the rights of the two management are dynamic and uncertain, because they are very dependent on changes in the laws and regulations ratified, so that there is a need for permanent regulations related to the rights of the two management, in order to fulfill the rights of each employee, which is in accordance with the Laws and Regulations.
Downloads
References
Buku-Buku
Anggara, S. (2016). Administrasi kepegawaian negara. Pustaka Setia.
Anggara, S. (2018). Hukum administrasi negara. Pustaka Setia.
Bertens, K. (1999). Etika (Seri Filsafat Atmajaya No. 15). Gramedia Pustaka Utama.
Fridman, W. (1996). Teori dan filsafat hukum. PT. Raja Grafindo Persada.
Muladi, H. (2005). Hak asasi manusia: Hakikat, konsep, dan implikasi dalam perspektif hukum dan masyarakat. Refika Aditama.
Prakoso, D. (1984). Pokok-pokok kepegawaian. Ghalia Indonesia.
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Belknap Press.
Rianto, A. (2005). Metodologi penelitian sosial dan hukum. Jln. Plaju No. 10, Jakarta 10230.
Riduwan. (2005). Skala pengukuran variabel-variabel penelitian. ALFABETA.
Saebeni, A. B. (2015). Filsafat ilmu dan metode penelitian. Pustaka Setia.
Sastra, D., & Marsono, M. (1990). Hukum kepegawaian di Indonesia. Djambatan.
Sugeng, P. (2016). Metode penelitian komunikasi kualitatif. Kelompok Intrans Publishing.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia, Pemerintah Pusat.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara (LN) 2023 (141), Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 6897.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara (LN) 2014 No. 5, BPK RI.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Lembaran Negara (LN) 1974, LL SETNEG: 51 HLM.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara (LN) 1999/No. 165, TLN No. 3886.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lembaran Negara (LN) 1999/No. 169, TLN No. 3890.
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Jurnal
Abdul, L. (2010). Journal konstitusional, 7(1), February 2010.
NN. (n.d.). Metode penelitian. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
