Peran dan Tanggung Jawab Notaris/PPAT dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa di Kota Gorontalo
DOI:
https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.110Keywords:
Notary, Principles Regarding Service Users, Money LaunderingAbstract
Ministerial Regulation Number 4 of 2017 concerning the Principle of Recognizing Service Users for Notaries was created to reduce even members of the crime of money laundering in Indonesia. This Ministerial Regulation is applied in the position of Notary in order to implement Government Regulation Number 61 of 2021 concerning the reporting party in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes The increasing number of Money Laundering Crimes involving notary services in an effort to link the origin of assets derived from predicate crimes is the cause of the implementation of the Principle of Recognizing Service Users The type of research in this thesis uses normative legal research with a descriptive writing type The problem approach uses a qualitative approach. Data and Data sources use secondary data consisting of primary, secondary, tertiary legal materials. Data collection methods with literature studies, documentary studies and interviews with several parties, including the Ministry of Law and Human Rights and the Notary itself.
Downloads
References
Darus, M. L. H. (2017). Hukum notariat dan tanggung jawab notaris. UII Press.
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Kencana.
Ginting, B. (2019). Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang yang memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (Unpublished undergraduate thesis). Universitas Sumatera Utara.
Hutagalung, D. H. Y. (2020). Perlindungan hukum terhadap notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang. Jurnal Jatiswara, 35(1).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Maygi, F. (2020). Tinjauan yuridis tanggungan notaris terhadap menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (Unpublished undergraduate thesis). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Nico. (2003). Tanggung jawab notaris selaku pejabat umum. Center for Documentation and Studies of Business Law.
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2015). Anggaran dasar, rumah tangga, dan kode etik Ikatan Notaris Indonesia. Pengurus Pusat INI.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang prinsip mengenali pengguna jasa.
Poerwadinata, W. J. S. (2003). Kamus bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
Tan Thong Kie. (2000). Studi serba serbi praktek notaris. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Pemuliaan Keadilan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
