Peranan Bukti Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Uang
DOI:
https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.192Keywords:
Role, Evidence, Forensics, counterfeiting, moneyAbstract
The crime of counterfeiting counterfeit money often occurs in Indonesia. Various policies through laws and implementing regulations have been issued, but these crimes always occur. One of the processes of proving the crime of counterfeiting money is using forensic science, therefore, the author is interested in analyzing what is the role of forensic evidence in proving the crime of counterfeiting money? In this research, the type of research used is normative research using a conceptual approach (conceptual approach) and legislation (legislative approach) related to forensic science. The results of the research explain that forensic evidence plays an important role in the investigation process and ultimately the judge can determine what crime the defendant deserves, forensic evidence is one of the pieces of evidence that perfects previous or other evidence as explained in Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and Article 187 letter c KUHAP. The author's suggestion from the conclusions obtained is that investigations into criminal cases of money counterfeiting should always use forensic laboratory tests to obtain accurate evidence.
Downloads
References
Buku
Chazawi, A. (2001). Kejahatan terhadap pemalsuan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Diantha, I. M. P. (2017). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Jakarta: Prenanda Media Group.
Lamintang, P. A. F. (2006). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Prodjodikoro, R. W. (2007). Hukum acara pidana. Bandung: Sumur.
Ilham, M. (2019). Pembuktian tindak pidana pemalsuan uang dengan menggunakan hasil uji laboratorium pada tahap penyidikan (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, No. 76.
Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, No. 2.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 64.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 33.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, No. 28.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2003). Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/30/VI/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Forensik Polri.
Junal
Yuliadi. (2018). Ekonomi Moneter. Retrieved from http://e-journal.uajy.ac.id.pdf (Accessed on October 10, 2018, at 10:00 AM WIB).
Internet
Sudarmadji. (n.d.). Pemalsuan uang. Indonesiamu.com. Retrieved from http://www.Indonesiamu.com
Nurmayanti. (n.d.). Masyarakat diingatkan waspadai peredaran uang palsu yang marak kembali. Liputan6.com. Retrieved from https://www.liputan6.com
Sulistiono. (n.d.). Belanja pakai uang palsu pemuda di Medan ditangkap polisi. Detik.com. Retrieved from https://news.detik.com
Subhandi, H. (n.d.). Pengertian laboratorium forensik. Blogspot.com. Retrieved from http://.blogspot.com
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Pemuliaan Keadilan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.