Peran Media Sosial dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.626Keywords:
4G BTS Kominfo, Corruption, Public Participation, Social MediaAbstract
The corruption case in the BTS 4G project by the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo), which involved the misuse of funds in the construction of BTS towers in Indonesia's 3T (underdeveloped, frontier, and outermost) regions, has become a major public concern in recent years. The Rp 9.8 trillion project is suspected to have been misappropriated by several officials involved. This study aims to examine the role of social media in increasing public participation in the monitoring and mitigation of the corruption case. The research method used is a descriptive qualitative approach combined with social media analysis. The findings show that social media plays a significant role in accelerating the dissemination of information related to the BTS 4G corruption case, raising public awareness, and exerting social pressure on law enforcement agencies to take action. Furthermore, social media also facilitates digital activism, which mobilizes public support and strengthens oversight of government policies. This study concludes that social media serves as an effective tool for social control, although it also faces challenges in terms of the spread of hoaxes and disinformation.
Downloads
References
[Buku]
Zainudin Hasan. 2024. “Pendidikan Anti Korupsi, Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0”. Bandar Lampung, UBL Press.
Zainudin Hasan. 2024. “Sosiologi Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial untuk Pembangunan”. Bandar Lampung, CV. Alinea Edumedia.
Zainudin Hasan. 2025. “Sistem Peradilan Pidana”. Bandar Lampung, CV. Alinea Edumedia.
Moleong, L.J. 2017. “Metodelogi Penelitian Kualitatif”. Jakarta, PT. Remaja Rosdakarya
[Jurnal]
Agustina, D. 2021. “Peran Media Sosial dalam Edukasi Masyarakat Mengenai Isu Korupsi di Indonesia”. Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 11 No.2, h.57-70.
Fauzi, M. 2013. “Partisipasi Publik dalam Pengawasan Kebijakan Publik di Indonesia”. Jurnal Administrasi Negara, Vol. 6 No.1, h.45-61.
Hartono, B., Zainudin Hasan & Heru B.K. 2022. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh ASN(Studi Putusan No: 32/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Tjk”. Vol. 5 No. 2, h. 192-204
Mulia, D. 2020. “Kontrol Sosial Melalui Media Sosial: Studi Kasus Kritikan Terhadap Pemerintah Indonesia”. Jurnal Sosial dan Politik, Vol. 8 No.3, h. 101-115. Rahayu, P. 2018. “Viralitas di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Kebijakan Publik”. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6 No.1, h. 159-172
Puspita, M.P.P., et.al. 2024. “Analisis Kasus Korupsi Pembangunan Base Transceiver Station dalam Prespektif Etika Hukum”. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2 No. 1, h.1-25
Rahayu, P. 2018. “Viralitas di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Kebijakan Publik”. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6 No.1, h. 42-58.
Saraswati, A. 2019. “Aktivisme Digital dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Jurnal Aktivisme dan Perubahan Sosial, Vol. 4 No.2, h.123-140.
Sihombing, S. 2020. “Media Sosial sebagai Saluran Kontrol Sosial dalam Pengawasan Pemerintah”. Jurnal Komunikasi Indonesia, Vol. 12 No. 3, h. 159-172
Zainudin Hasan,et.al. 2024. “Strategi dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas AntiKorupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa”. Vol.2 No. 2, h. 241-255
Zainudin Hasan,et.al. 2025. “Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vo. 3 No. 1, h.68-77.
[Artikel]
“Johnny G Plate Divonis 15 Tahun Penjara, Denda Rp 1 Miliar”. Cnbcindonesia, diakses pada 14 April 2025 https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231108165720-37-487470/johnny-g-plate-divonis-15-tahun-
“Kronologi Kasus Korupsi Pengadaan BTS 4G yang Rugikan Negara Rp 8,32 Triliun”, Teknologi.id, diakses pada 14 April 2025 https://teknologi.id/news/kronologi-kasus-korupsi-pengadaan-bts-4g-yang-rugikan-negara-rp-8-32-triliun
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.