Evaluasi Kinerja Penegakan Protokol Kesehatan Oleh Anggota Posko Merdeka di Masa Covid-19 Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang
DOI:
https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.143Keywords:
Evaluation, Personnel Performance, Covid-19Abstract
Iskandar Suhardi, Evaluation of Health Protocol Enforcement Performance by Members of the Merdeka Post during the Covid-19 Period by the Palembang City Fire and Disaster Management Service. This study aims to analyze the Performance Evaluation of Health Protocol Enforcement by Members of the Merdeka Post during the Covid-19 Period by the Palembang City Fire and Disaster Management Service. The study used qualitative methods with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The results of the study show that in the application of the health protocol itself in a combined unit of several elements and agencies, it has several weaknesses, first from the community side who really underestimates the Corona virus, then from the officers themselves there is still minimal knowledge in providing education about the importance of complying with health protocol. The enforcement of health protocols did not go as expected, based on the health protocol policy itself, because there were several aspects, where in fact not all people believed in the existence of the corona virus, some even said that this corona was just a political conspiracy and the like, so that officers had difficulty in enforcement of health protocols. In 2020-2021 the health protocol policy is going quite well, people still have fear and vigilance about the spread of the corona virus, but in the course of time and being supported by people who have been vaccinated 1 and 2, it makes people feel safer, so that strict adherence to simple wearing a mask is no longer obeyed, not to mention other things such as washing hands and so on. The implementation of this health protocol policy has many obstacles and the weak side is public awareness and the pros and cons regarding the presence or absence of the corona virus, so that some people do not obey the applicable rules, and this makes it difficult for officers to carry out the policies that have been determined. So in this case the officer must have the right technique or method so that the implementation process can be easier.
Downloads
References
A.A Anwar Prabu Mangkunegara. (2005). Manajemen Sumber daya Manusia. Perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah. Secara Langsung. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Geovernance Melalui. Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press
Anselm Strauss dan Juliet Corbin, DASAR-DASAR PENELITIAN KUALITATIF, Prosedur, Teknik dan Teori Grounded. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997
Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta
Assidiq dan Wirdarsi.2015. Eksplorasi Perilaku Pemilih Muda Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 Melalui Pendekatan Konsep Trust And Distrust.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Bungin, Burhan. 2013. Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press.
E.St Harahap, dkk. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bandung: BalaiPustaka.
Hadari Nawawi & Martini Hadari .2004. Kepemimpinan yang Efektif.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
H.B. Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta : Universitas. Sebelas Maret Press
Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, Peran Serta Masyarakat Dalam. Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.
Hessel, Nogi. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana
Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja sektor publik. yogyakarta: UPP AMP YKPN
Mathis.L.Robert dan Jackson.H.John. 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia,. Jakarta : Buku kedua
Moleong, Lexy J, 2007 . Metode Pendidikan Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru. Jakarta:UI Press.
Mulyana, Dedy. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya, Bandung: Remaja Rosydakarya.
Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Rineka Cipta
Prihatmoko, 2003, Pemilihan Kepala daerah Langsung, Penerbit Pustaka Pelajar
Prihatmoko, Moesafa Joko J., 2008. Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai.
Yogyakrta:Pustaka Belajar.
Sedarmayanti, 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Mandar Maju, Bandung.
Simanjuntak. 2005. Manajemen Dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia
Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Edisi ketiga. Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada
Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Balairiung.
Peraturan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 8 Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 354)
Peraturan Pemerintah Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota
Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10)
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 12. Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Strategi Dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemadam Kebakaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
